Waskitanews.com – Telisik. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian tersebut sekaligus memperpanjang rekor WTP menjadi 15 kali berturut-turut. Namun, di balik capaian itu, masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu ada ratusan rekomendasi BPK Jawa Barat yang belum ditindaklanjuti.
Data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2005–2025 menunjukkan bahwa dari 2.766 rekomendasi yang diberikan kepada Pemprov Jawa Barat, baru 1.931 atau 69,81 persen yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.
Artinya, masih terdapat selisih 835 rekomendasi yang belum tercatat selesai sesuai rekomendasi BPK.
Data rekomendasi BPK Jawa Barat tersebut disampaikan DPRD Jawa Barat dalam momentum penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025, Juni 2026.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa meminta pemerintah provinsi segera menyelesaikan rekomendasi BPK Jawa Barat yang masih menjadi pekerjaan rumah. Salah satu persoalan yang kembali disorot adalah penatausahaan aset tetap milik daerah yang dinilai belum memadai.
DPRD meminta pendataan ulang aset dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada aset pemerintah yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan secara optimal.
Persoalan ini menjadi penting karena aset daerah merupakan kekayaan publik yang harus tercatat, dijaga, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Angka 835 Bukan Sekadar Persoalan Administrasi
Angka 835 rekomendasi yang belum tercatat selesai sesuai rekomendasi perlu dibaca secara hati-hati.
Dalam mekanisme pemantauan BPK, status tindak lanjut rekomendasi dibagi menjadi empat kategori, yakni telah sesuai dengan rekomendasi, belum sesuai dengan rekomendasi, belum ditindaklanjuti, serta tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
Dengan demikian, selisih 835 rekomendasi tidak dapat langsung dimaknai sebagai 835 kasus yang sama sekali tidak dikerjakan pemerintah daerah.
Sebagian rekomendasi mungkin sudah ditindaklanjuti, tetapi bukti atau langkah penyelesaiannya belum dinilai memadai oleh BPK. Sebagian lainnya mungkin belum ditindaklanjuti, atau masuk kategori tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan profesional auditor.
Namun, justru di sinilah persoalan yang perlu dibuka kepada publik.
Apa isi rekomendasi tersebut? Apakah hanya berkaitan dengan pembenahan administrasi, atau ada pula persoalan yang menyangkut aset, kelebihan pembayaran, kerugian keuangan daerah, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan?
Tanpa penjelasan mengenai komposisi dan nilai masing-masing rekomendasi, publik belum dapat mengetahui seberapa besar persoalan yang masih harus diselesaikan Pemprov Jawa Barat.
Catatan Inspektorat: Kerugian Daerah Rp223,19 Miliar
Gambaran lain mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat dilihat dari dokumen paparan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat pada Desember 2024.
Dalam paparan mengenai tindak lanjut hasil pengawasan APIP tahun 2024, tercatat total 2.519 rekomendasi BPK untuk periode 2005–2024.
Dari jumlah tersebut, 1.758 rekomendasi atau 70,20 persen dinyatakan selesai. Sementara itu, dokumen tersebut juga mencatat nilai kerugian daerah sebesar Rp223,19 miliar.
Dari nilai tersebut, Rp150,59 miliar telah disetorkan, sedangkan Rp72,6 miliar masih tercatat sebagai sisa pada saat paparan disusun.
Data ini menjadi petunjuk penting bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK bukan semata persoalan melengkapi dokumen atau memperbaiki pencatatan. Ada pula persoalan pemulihan keuangan daerah yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Meski demikian, angka Rp72,6 miliar merupakan posisi dalam paparan tahun 2024. Angka tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai sisa kerugian yang masih belum dipulihkan pada 2026 tanpa pembaruan data.
Demikian pula, nilai kerugian daerah dalam dokumen tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya tindak pidana. Status setiap temuan perlu dilihat berdasarkan jenis persoalan, rekomendasi auditor, proses pemulihan, dan hasil pemeriksaan lebih lanjut.
Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana perkembangan penyelesaian sisa kerugian tersebut setelah 2024?
Apakah seluruhnya telah dikembalikan? Apakah masih ada kewajiban yang belum dipenuhi? Dan apakah terdapat temuan yang memerlukan pendalaman aparat penegak hukum?
WTP Tidak Menghapus Kewajiban Menyelesaikan Temuan
Opini WTP merupakan penilaian auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Predikat tersebut patut diapresiasi, tetapi tidak berarti seluruh kegiatan pemerintah telah bebas dari persoalan.
BPK sendiri tetap mendorong Pemprov Jawa Barat agar mempercepat penyelesaian rekomendasi yang masih dalam proses. Dalam penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025, BPK menegaskan pentingnya tindak lanjut rekomendasi untuk memperkuat akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Artinya, capaian WTP harus berjalan seiring dengan perbaikan atas setiap catatan pemeriksaan.
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.
Sementara itu, Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 mengatur mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Apabila pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa alasan yang sah, BPK dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang.
Ketentuan tersebut menjadi penting untuk memastikan rekomendasi pemeriksaan tidak berhenti sebagai catatan dalam dokumen audit.
Apakah Ada Persoalan yang Perlu Ditangani APH?
Dalam konteks pengawasan keuangan daerah, tidak semua temuan BPK harus berujung pada proses pidana.
Kesalahan administrasi, kelemahan pengendalian internal, dan ketidakpatuhan tertentu dapat diselesaikan melalui pembenahan sistem atau pemenuhan rekomendasi.
Namun, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, seperti rekayasa dokumen, pekerjaan fiktif, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur pidana, persoalan tersebut dapat masuk ke ranah penegakan hukum.
BPK memiliki kewenangan untuk melaporkan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, angka 835 rekomendasi yang belum tercatat selesai sesuai rekomendasi layak ditelusuri lebih jauh. Bukan untuk menyimpulkan bahwa seluruhnya merupakan perkara korupsi, melainkan untuk mengetahui apakah terdapat persoalan keuangan yang belum dipulihkan atau indikasi pidana yang belum mendapat penanganan.
Publik juga perlu mengetahui apakah rekomendasi yang menyangkut pemulihan kerugian daerah telah ditagih, apakah pejabat atau pihak terkait telah memenuhi kewajibannya, serta apakah terdapat rekomendasi yang telah diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Transparansi Menjadi Ujian Berikutnya
WTP ke-15 merupakan capaian yang patut dicatat dalam perjalanan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Namun, capaian tersebut tidak semestinya menutup ruang evaluasi terhadap ratusan rekomendasi pemeriksaan yang belum tercatat selesai sesuai rekomendasi.
Justru, keterbukaan mengenai status tindak lanjut menjadi ukuran penting untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah benar-benar memperbaiki tata kelola keuangannya.
WaskitaNews memandang bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana rekomendasi BPK diselesaikan, berapa nilai keuangan daerah yang telah dipulihkan, dan apakah ada persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Karena itu, sejumlah pertanyaan perlu dijawab oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Daerah, BPK, dan aparat penegak hukum:
- Apa rincian 835 rekomendasi BPK yang belum tercatat selesai sesuai rekomendasi untuk periode 2005–2025?
- Dari jumlah tersebut, berapa rekomendasi yang berstatus belum ditindaklanjuti, belum sesuai rekomendasi, dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah?
- Berapa nilai kerugian atau kelebihan pembayaran yang terkait dengan rekomendasi tersebut?
- Berapa nilai yang telah dikembalikan ke kas daerah dan berapa yang masih belum diselesaikan?
- Adakah rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti melewati batas waktu sesuai ketentuan?
- Apakah terdapat temuan yang telah diteruskan kepada aparat penegak hukum?
- Jika ada, bagaimana perkembangan penanganannya?
- Jika belum diteruskan, apakah telah dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap pemerintah provinsi ataupun pihak tertentu. Ini merupakan bagian dari kontrol publik terhadap pengelolaan uang rakyat.
Sebab, keberhasilan tata kelola keuangan daerah bukan hanya tentang berapa kali opini WTP berhasil dipertahankan, melainkan juga tentang kesungguhan menyelesaikan setiap rekomendasi pemeriksaan dan memastikan tidak ada persoalan keuangan publik yang dibiarkan tanpa kejelasan. (HM)
