Waskitanews.com – Telisik. Besarnya modal yang ditanamkan pemerintah daerah ke Badan Usaha Milik Daerah Jawa Barat (BUMD Jawa Barat) semestinya berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Namun, ketika ratusan miliar rupiah telah dikucurkan, sementara kontribusi terhadap pendapatan daerah dan persoalan tata kelola masih menjadi sorotan, publik berhak meminta penjelasan.
Dua BUMD Jawa Barat milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Jasa Sarana dan PT Migas Utama Jabar (MUJ), menjadi contoh menarik untuk dibedah. Keduanya bergerak di sektor strategis, mengelola sumber daya ekonomi daerah, dan memiliki tanggung jawab untuk ikut memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, keduanya juga menghadapi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Artikel sebelumnya: BUMD Jawa Barat, Seberapa Besar Manfaatnya bagi Rakyat?
PT Jasa Sarana: Modal Rp830 Miliar, Dividen Rp38 Miliar
PT Jasa Sarana merupakan BUMD Jawa Barat yang bergerak di bidang investasi dan pengelolaan infrastruktur. Ruang lingkup usahanya meliputi transportasi, energi, telematika, manajemen limbah, hingga infrastruktur kesehatan.
Perusahaan ini dibentuk untuk menjadi salah satu motor pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
Namun, besarnya mandat tersebut menyisakan pertanyaan mengenai hasil pengelolaan modal daerah.
Berdasarkan keterangan direksi yang disampaikan dalam evaluasi BUMD oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Januari 2026, PT Jasa Sarana telah menerima penyertaan modal daerah sekitar Rp830 miliar sejak berdiri pada 2004.
Ironisnya, akumulasi dividen yang disetorkan kepada pemerintah provinsi selama lebih dari dua dekade disebut hanya sekitar Rp38 miliar.
Artinya, secara perbandingan sederhana, dividen kumulatif tersebut baru sekitar 4,6 persen dari total penyertaan modal yang disebutkan. Angka ini bukan tingkat pengembalian investasi secara keseluruhan karena belum memperhitungkan aset, keuntungan yang ditahan, dan nilai investasi lainnya.
Persoalan lain muncul dari perkara dugaan korupsi sektor pertambangan yang melibatkan mantan pimpinan perusahaan. Pada 17 Maret 2026, Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis terhadap dua mantan direktur utama. Dalam perkara yang sama, korporasi PT Jasa Sarana juga dijatuhi sanksi pencabutan izin usaha pertambangan.
Pada Februari 2026, Kejari Sumedang juga menerima penitipan pengembalian uang Rp2,5 miliar dari salah satu terdakwa dalam perkara tersebut.
Rangkaian persoalan ini membuat evaluasi terhadap PT Jasa Sarana tidak cukup hanya melihat angka dividen. Pemerintah provinsi perlu menjelaskan bagaimana penyertaan modal ratusan miliar rupiah digunakan, bagaimana kondisi aset dan kewajiban perusahaan, serta bagaimana kelanjutan bisnis perusahaan setelah izin pertambangannya dicabut.
MUJ: Pengelola Participating Interest, Dividen Pernah Jadi Andalan PAD
Berbeda dengan Jasa Sarana, PT Migas Utama Jabar merupakan BUMD Jawa Barat yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi. Salah satu mandat utamanya adalah mengelola hak partisipasi atau Participating Interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja migas, termasuk melalui anak perusahaan.
Dana PI yang diterima MUJ sejak 2017 disebut mencapai sekitar Rp800 miliar. Perlu ditegaskan, dana tersebut merupakan penerimaan dari pengelolaan hak partisipasi migas, bukan seluruhnya penyertaan modal APBD.
MUJ pernah menjadi salah satu penyumbang dividen penting bagi Jawa Barat. Pemerintah provinsi melalui Bappeda Jabar mencatat perusahaan ini menyetorkan dividen Rp35 miliar atas kinerja tahun buku 2023.
Namun, kontribusi tersebut tidak berarti perusahaan bebas dari persoalan tata kelola.
Kejaksaan Negeri Bandung menangani perkara dugaan korupsi pada anak usaha MUJ, PT Energi Negeri Mandiri (ENM), terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada 2022–2023. Penyidik menyebut potensi kerugian mencapai Rp86,2 miliar. Perkara itu berkaitan dengan kerja sama subkontrak yang dinilai tidak memperoleh persetujuan dan sepengetahuan pemberi kerja proyek.
Kejaksaan juga melakukan penelusuran aliran dana dan aset untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang. Angka Rp86,2 miliar tersebut merupakan angka potensi kerugian yang diberitakan dalam proses penyidikan, bukan angka yang boleh langsung dianggap sebagai kerugian final berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.
Sorotan lain muncul pada kinerja dividen. MUJ semula diproyeksikan menyetorkan dividen Rp27 miliar dari tahun buku 2025. Namun, berdasarkan pemberitaan Jabar Ekspres pada Juli 2026, proyeksi tersebut dikoreksi menjadi nihil.
Pihak Pemprov Jabar menjelaskan koreksi itu berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan operasional, termasuk perbaikan pipa, pengembangan lapangan, dan fasilitas produksi.
Penjelasan tersebut tentu perlu diuji melalui laporan keuangan dan dokumen pendukung. Sebab, ketika dividen yang semula diharapkan masuk ke kas daerah berubah menjadi nol, publik berhak mengetahui apakah keputusan tersebut memang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha dan seberapa besar manfaat investasinya.
Modal Besar Harus Berujung Manfaat Nyata
Dua BUMD Jawa Barat ini memiliki karakter bisnis berbeda. Jasa Sarana mengemban fungsi pembangunan infrastruktur, sedangkan MUJ mengelola potensi ekonomi sektor energi dan migas.
Keduanya tidak bisa dinilai hanya dari besarnya dividen. Ada aset, investasi jangka panjang, pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, serta manfaat ekonomi lain yang juga harus diperhitungkan.
Namun, seluruh alasan tersebut tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban atas penggunaan modal daerah.
Pemprov Jawa Barat perlu membuka informasi yang lebih terukur mengenai total penyertaan modal, kondisi aset dan utang, laba bersih, dividen yang benar-benar masuk ke kas daerah, serta tindak lanjut temuan audit dan perkara hukum.
Pertanyaan yang juga penting adalah bagaimana pengawasan pemegang saham, komisaris, dan perangkat daerah pembina BUMD dijalankan selama ini.
Pada akhirnya, keberhasilan BUMD bukan hanya soal besarnya aset atau luasnya kegiatan usaha. Ukurannya juga terletak pada kemampuan menghasilkan keuntungan yang sehat, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menyumbang pendapatan bagi daerah.
Modalnya uang rakyat. Manfaatnya harus bisa dirasakan rakyat.
Karena itu, publik patut mempertanyakan: berapa besar manfaat nyata yang telah diberikan PT Jasa Sarana dan MUJ kepada Jawa Barat, dan siapa yang bertanggung jawab apabila pengelolaan modal daerah justru menyisakan persoalan? (HP)
