Waskitanews.com – Peristiwa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan Gibran dan Prabowo di Jakarta, Selasa (10/11/2026), di tengah menguatnya polemik terkait dokumen pendidikan Gibran dan dinamika politik di DPR.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa siang.
Menurut Prasetyo, pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.
Ia mengatakan, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan itu.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” katanya.
Gibran Minta Kesempatan Membuktikan Dokumen Pendidikan
Dalam pertemuan Gibran dan Prabowo tersebut, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Prasetyo menjelaskan, Gibran ingin membuktikan dokumen tersebut melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permasalahan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah muncul perkembangan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Polemik tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan setingkat sekolah menengah atas yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024.
Perkembangan putusan kedua lembaga peradilan itu kemudian memicu perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
DPR Mulai Dorong Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah perkembangan tersebut, tekanan politik terhadap posisi Gibran juga menguat di parlemen.
Sejumlah anggota DPR dari beberapa fraksi mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden tersebut.
Laporan sejumlah media menyebutkan, sedikitnya 50 anggota DPR dari enam fraksi telah menandatangani dukungan terhadap usulan tersebut.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk persoalan pemenuhan persyaratan jabatan.
Namun, proses tersebut tidak serta-merta membuat seorang Wakil Presiden kehilangan jabatannya. Terdapat mekanisme konstitusional dan tahapan hukum yang harus dilalui apabila DPR hendak membawa persoalan tersebut ke proses pemberhentian.
Belum Ada Kepastian Pengunduran Diri Diterima
Pernyataan Istana mengenai niat Gibran untuk mundur menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional.
Namun, hingga keterangan yang disampaikan Mensesneg pada Selasa (10/11/2026), belum ada pernyataan resmi bahwa pengunduran diri Gibran telah diterima dan diproses secara konstitusional.
Dengan demikian, penyampaian niat mundur tersebut perlu dibedakan dari pengunduran diri yang telah berlaku secara resmi.
Situasi ini menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai kelanjutan posisi Gibran, proses pembuktian dokumen pendidikannya melalui PTUN, serta kemungkinan langkah politik DPR dalam menyikapi polemik tersebut.
Di tengah perkembangan itu, perhatian publik kini tertuju pada sikap Presiden Prabowo, tindak lanjut proses hukum, dan keputusan politik yang akan diambil dalam waktu mendatang. (HP)
