Waskitanews.com – Telisik. Pengelolaan aset dan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat tidak cukup diukur dari besarnya nilai kekayaan perusahaan. Kemampuan menghasilkan pendapatan, menyetorkan dividen, serta menjaga tata kelola yang sehat juga menjadi ukuran penting.
Dua BUMD Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Jaswita) dan PT Jamkrida Jabar, memiliki karakter bisnis berbeda. Namun, keduanya sama-sama menyimpan pertanyaan mengenai optimalisasi aset, modal, dan pertanggungjawaban kepada publik.
Jaswita Jabar: Pengelolaan Aset Disorot, Penerimaan Lebih dari Rp6 Miliar Jadi Temuan
PT Jaswita Jabar bergerak di bidang pariwisata, perhotelan, properti, dan pengelolaan aset komersial. Perusahaan ini diharapkan mampu mengoptimalkan aset daerah menjadi sumber pendapatan sekaligus mendorong sektor pariwisata Jawa Barat.
Namun, pengelolaan aset dan pendapatan perusahaan tersebut mendapat sorotan dalam pemeriksaan BPK atas operasional 2024 hingga Semester I 2025.
Berdasarkan pemberitaan yang mengutip hasil pemeriksaan BPK, terdapat kekurangan penerimaan sewa dan bagi hasil dari mitra sekitar Rp4,08 miliar. Selain itu, terdapat denda keterlambatan pembayaran yang belum dipungut sekitar Rp2,01 miliar. Jika dijumlahkan, nilainya mencapai lebih dari Rp6 miliar.
BPK juga menyoroti kerja sama pengembangan dan pengelolaan Grand Hotel Preanger dengan mitra swasta. Kerja sama tersebut disebut belum dilengkapi sejumlah dokumen penting, seperti studi kelayakan, rencana bisnis mitra, dan dokumen manajemen risiko.
Bahkan, BPK merekomendasikan evaluasi kembali kerja sama tersebut, termasuk penagihan kekurangan bagi hasil dan penyelesaian kewajiban perpajakan.
Temuan ini tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana. Namun, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap aset dan kerja sama bisnis yang melibatkan kekayaan perusahaan daerah.
Pertanyaannya, seberapa optimal aset yang dikelola Jaswita menghasilkan pendapatan? Berapa penerimaan yang sudah berhasil ditagih, dan bagaimana tindak lanjut seluruh rekomendasi pemeriksaan?
Jamkrida Jabar: Modal Disetor Rp260,28 Miliar, Penyidikan Dugaan Fee Reasuransi
Berbeda dengan Jaswita, PT Jamkrida Jabar bergerak di bidang penjaminan kredit daerah. Fungsi utamanya membantu pelaku usaha, termasuk UMKM, memperoleh akses pembiayaan melalui fasilitas penjaminan kepada lembaga keuangan.
Berdasarkan laporan keuangan audited 2024, modal disetor Jamkrida tercatat sebesar Rp260,28 miliar. Jumlah ekuitas perusahaan pada akhir 2024 mencapai sekitar Rp321,95 miliar, dengan total aset sekitar Rp630,06 miliar.
Dari sisi kontribusi kepada daerah, Jamkrida tercatat menyetorkan dividen sekitar Rp5,58 miliar pada 2024. Sementara untuk 2025, direksi perusahaan menyampaikan setoran dividen sebesar Rp6,5 miliar, dengan laba setelah pajak sekitar Rp16 miliar. Angka laba tersebut saat disampaikan masih berstatus belum diaudit.
Namun, kinerja keuangan tersebut tidak menghapus persoalan hukum yang pernah menjadi perhatian publik.
Pada Juli 2025, Kejaksaan Negeri Bandung mengungkapkan penyidikan dugaan korupsi dalam aktivitas Jamkrida periode 2013–2022. Fokus penyidikan berkaitan dengan aktivitas penjaminan ulang kepada perusahaan reasuransi, termasuk dugaan persoalan komisi atau fee dari produk penjaminan.
Saat itu, kejaksaan menyatakan masih memeriksa pihak-pihak terkait dan mengumpulkan alat bukti. Penetapan tersangka maupun perhitungan kerugian negara masih didalami.
Dengan demikian, status perkara tersebut perlu terus diperbarui melalui konfirmasi langsung kepada kejaksaan. Informasi penyidikan pada 2025 tidak boleh dianggap sebagai gambaran otomatis mengenai status hukum pada saat ini.
Bagi perusahaan yang mengelola modal daerah ratusan miliar rupiah dan menjalankan fungsi penting bagi akses pembiayaan UMKM, transparansi menjadi keharusan.
Publik perlu mengetahui bagaimana mekanisme reasuransi dijalankan, bagaimana komisi atau fee dihitung dan dibayarkan, serta bagaimana pengawasan internal memastikan setiap transaksi sesuai ketentuan.
Bukan Sekadar Untung, tetapi Juga Pertanggungjawaban
Jaswita dan Jamkrida memiliki peran yang berbeda. Jaswita dituntut mampu mengoptimalkan aset dan potensi pariwisata, sedangkan Jamkrida diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Keduanya juga memiliki kontribusi terhadap PAD melalui dividen yang disetorkan kepada pemerintah daerah.
Namun, angka dividen saja belum cukup untuk menyimpulkan keberhasilan sebuah BUMD. Pengelolaan aset, kualitas investasi, risiko usaha, kepatuhan hukum, serta manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi bagian dari evaluasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham pengendali memiliki tanggung jawab memastikan pengawasan berjalan efektif. DPRD juga perlu menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyertaan modal dan kinerja perusahaan daerah.
Pada akhirnya, ada sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka: berapa nilai total penyertaan modal yang telah diterima Jaswita dan Jamkrida? Berapa nilai aset produktif yang dikelola? Bagaimana tindak lanjut temuan BPK pada Jaswita? Dan sejauh mana perkembangan penyidikan dugaan fee reasuransi di Jamkrida?
Modalnya uang rakyat. Manfaatnya harus bisa dirasakan rakyat. (HP)
