Waskitanews.com – JEJAK. Jalan Ciampanan Rusak, kerusakan jalan penghubung Desa Ciampanan menuju Desa Negaratengah, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, kembali menjadi gambaran persoalan infrastruktur yang belum kunjung mendapatkan penyelesaian. Di tengah kondisi jalan yang berbatu, berlubang, dan berlumpur, masyarakat masih harus mengandalkan gotong royong untuk menjaga akses transportasi yang menjadi urat nadi aktivitas sehari-hari.
Jalan sepanjang kurang lebih 970 meter tersebut bukan sekadar jalur penghubung antardesa. Bagi masyarakat setempat, keberadaannya memiliki arti penting bagi mobilitas, aktivitas sosial, hingga perputaran ekonomi warga.
Namun, kondisi jalan Ciampanan rusak dan memiliki kondisi kerusakan cukup parah membuat perjalanan menjadi tidak mudah. Pengendara sepeda motor harus ekstra hati-hati ketika melintasi permukaan jalan yang tidak rata, terlebih saat hujan turun dan sebagian ruas berubah menjadi berlumpur.
Persoalan ini bukan hanya menyangkut kenyamanan perjalanan. Kondisi jalan yang berada di wilayah dengan risiko longsor saat musim hujan juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan akses tersebut.
Gotong Royong Warga di Tengah Infrastruktur yang Memprihatinkan
Di tengah keterbatasan kondisi jalan, masyarakat Desa Ciampanan justru memperlihatkan kepedulian yang patut diapresiasi.
Warga secara bersama-sama melakukan kegiatan bersih-bersih dan pemeliharaan lingkungan di sepanjang jalan. Upaya tersebut dilakukan secara mandiri sebagai bentuk kepedulian terhadap akses yang setiap hari mereka gunakan.
Semangat gotong royong itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam menghadapi persoalan di lingkungannya.
Namun, ada persoalan mendasar yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kerja bakti.
Pemeliharaan lingkungan memang penting, tetapi memperbaiki jalan yang mengalami kerusakan berat membutuhkan penanganan infrastruktur yang lebih serius, terencana, dan didukung anggaran yang memadai.
Masyarakat tentu tidak bisa terus-menerus dibebani tanggung jawab untuk mempertahankan kelayakan jalan yang seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Usulan Perbaikan Sejak 2019 Belum Juga Terealisasi
Persoalan jalan Ciampanan–Negaratengah sebenarnya bukan baru muncul sekarang.
Pemerintah Desa Ciampanan disebut telah berupaya memperjuangkan perbaikan melalui sejumlah jalur administratif. Mulai dari menyampaikan surat dan proposal kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU), mengusulkan program melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sejak 2019, hingga melakukan komunikasi ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berusaha membawa persoalan ini ke tingkat kabupaten agar mendapatkan perhatian dan penanganan.
Akan tetapi, hingga kini, harapan masyarakat untuk menikmati jalan yang lebih layak belum juga terwujud.
Kondisi tersebut tentu memunculkan pertanyaan yang patut dijawab oleh pihak terkait: apa yang menjadi kendala sehingga usulan perbaikan yang telah diperjuangkan sejak 2019 belum mendapatkan realisasi?
Apakah persoalannya berkaitan dengan keterbatasan anggaran, skala prioritas pembangunan, proses perencanaan, atau ada faktor administratif lainnya?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Jalan Rusak Bukan Sekadar Persoalan Infrastruktur
Dalam konteks pembangunan daerah, akses jalan memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Jalan yang layak dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, mempermudah aktivitas ekonomi, mendukung akses pendidikan, serta mempercepat mobilitas masyarakat menuju berbagai fasilitas pelayanan publik.
Sebaliknya, jalan yang rusak berpotensi menambah beban warga. Waktu tempuh menjadi lebih panjang, risiko kecelakaan meningkat, dan aktivitas ekonomi bisa ikut terganggu.
Karena itu, persoalan jalan Ciampanan–Negaratengah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan pembangunan fisik semata.
Ada kepentingan masyarakat yang perlu diperhatikan di balik setiap meter jalan yang rusak.
Warga tidak sedang meminta fasilitas mewah. Mereka hanya berharap mendapatkan akses transportasi yang aman dan layak untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
Masyarakat Menunggu Jawaban dan Tindakan Nyata
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya dinas yang membidangi pekerjaan umum dan infrastruktur jalan, diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut.
Peninjauan langsung, evaluasi usulan yang telah disampaikan pemerintah desa, serta kejelasan mengenai kemungkinan realisasi perbaikan menjadi langkah yang dinantikan masyarakat.
Jika terdapat kendala anggaran maupun teknis, penjelasan terbuka juga diperlukan agar masyarakat mengetahui sejauh mana usulan tersebut telah diproses.
Sebab, persoalan ini bukan semata tentang jalan sepanjang 970 meter. Ini tentang akses kehidupan masyarakat yang sudah cukup lama menunggu perhatian.
Gotong royong warga patut diapresiasi sebagai bukti kepedulian terhadap lingkungan. Namun, semangat kebersamaan itu semestinya juga disambut dengan kehadiran pemerintah melalui kebijakan dan tindakan nyata.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan janji pembangunan atau daftar usulan yang terus diperbarui. Mereka membutuhkan kepastian bahwa jalan yang setiap hari dilalui akan mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya. (HM)
