Waskitanews.com – Editorial. Kemerdekaan pers adalah salah satu pilar demokrasi. Wartawan memiliki hak untuk mencari informasi, menguji kebijakan, mengawasi kekuasaan, dan menyampaikan kritik demi kepentingan publik. Namun, kemerdekaan pers bukan izin untuk mengintimidasi, mengancam, apalagi meminta uang kepada masyarakat. Jangan sampai ulah oknum wartawan rusak profesi dan kepercayaan publik terhadap aktivitas jurnalisme.
Dugaan intimidasi dan pemerasan terhadap pedagang bahan bakar minyak (BBM) eceran di wilayah Tasikmalaya Selatan menjadi peringatan serius. Sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) disebut mendatangi lapak pedagang, mempertanyakan legalitas usaha, kemudian diduga meminta uang hingga puluhan juta rupiah.
Keluhan tersebut disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi. Ia menyebut menerima sejumlah aduan dari pedagang kecil yang merasa tertekan oleh kedatangan oknum tersebut.
Persoalan ini semakin memprihatinkan ketika melihat kondisi ekonomi para pedagang. Keuntungan yang mereka peroleh disebut hanya sekitar Rp500 hingga Rp1.000 per liter. Sebagian keuntungan itu bahkan harus digunakan untuk menutup ongkos transportasi membeli BBM dari SPBU yang lokasinya jauh.
Di kawasan pesisir, keberadaan pedagang BBM eceran juga membantu kebutuhan nelayan yang harus melaut setiap hari. Artinya, intimidasi terhadap pedagang bukan hanya mengganggu satu kelompok usaha kecil, tetapi berpotensi berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Mengaku Wartawan Bukan Berarti Memiliki Kewenangan Memeriksa
Ada hal mendasar yang perlu diluruskan: wartawan bukan penyidik, bukan aparat penegak hukum, dan bukan petugas yang memiliki kewenangan memeriksa atau mengadili legalitas usaha seseorang.
Wartawan memang berhak mempertanyakan dugaan pelanggaran. Tetapi, pekerjaan jurnalistik memiliki batas dan mekanisme yang jelas.
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) mengatur bahwa wartawan harus bersikap independen, menempuh cara-cara profesional, serta tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Pasal 1 menegaskan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Pasal 2 mengharuskan wartawan menempuh cara-cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik, termasuk menunjukkan identitas kepada narasumber dan menghormati hak privasi.
Sementara Pasal 6 secara tegas menyatakan wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Dengan demikian, mendatangi masyarakat untuk mencari informasi adalah bagian dari kerja jurnalistik. Namun, jika identitas wartawan digunakan sebagai alat tekanan untuk meminta uang, tindakan tersebut tidak bisa berlindung di balik kemerdekaan pers.
Dewan Pers sendiri pernah mengeluarkan peringatan pada 4 September 2026 terkait seseorang yang mengaku wartawan dan diduga mengancam serta meminta uang kepada pihak sekolah. Dewan Pers menegaskan bahwa tindakan intimidatif dan permintaan uang semacam itu bukan kegiatan jurnalistik dan dapat diproses secara pidana.
Peringatan tersebut relevan untuk menjadi pengingat bahwa penyalahgunaan profesi bukan persoalan sepele. Perilaku semacam itu merusak kepercayaan masyarakat terhadap pers dan mencederai wartawan yang benar-benar bekerja secara profesional.
Kritik Sosial atau Premanisme Berkedok Organisasi?
Persoalan ini juga menyangkut keberadaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
LSM memiliki ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan sosial, menyampaikan aspirasi, serta mengadvokasi kepentingan masyarakat. Organisasi masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan kegiatan sesuai ketentuan hukum.
Namun, organisasi bukan tameng untuk melakukan intimidasi. Kartu anggota, seragam, atribut organisasi, ataupun surat tugas tidak memberikan kewenangan untuk memaksa seseorang menyerahkan uang.
Ketika kedatangan seseorang atau kelompok disertai tekanan, ancaman, dan permintaan uang dengan memanfaatkan rasa takut pihak yang didatangi, praktik tersebut patut diperiksa sebagai dugaan tindak pidana pemerasan atau bentuk pelanggaran hukum lainnya.
Jangan sampai fungsi kontrol sosial berubah menjadi praktik mencari keuntungan pribadi dengan menjadikan masyarakat kecil sebagai sasaran.
Perlu dibedakan secara tegas: kritik terhadap usaha yang diduga melanggar aturan adalah hak setiap warga. Namun, menjadikan dugaan pelanggaran sebagai alasan untuk menekan dan meminta uang bukanlah kontrol sosial.
Kapolri Perintahkan Pemberantasan Premanisme hingga ke Akar-akarnya
Dugaan yang muncul di Tasikmalaya Selatan juga patut ditempatkan dalam konteks pemberantasan premanisme yang menjadi perhatian kepolisian.
Pada 14 November 2026, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menginstruksikan jajaran Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polri untuk memberantas premanisme dan kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat sampai ke akar-akarnya.
Instruksi tersebut menegaskan bahwa praktik pemalakan dan gangguan keamanan tidak boleh dibiarkan berkembang dan merugikan masyarakat maupun pelaku usaha.
Karena itu, dugaan intimidasi terhadap pedagang BBM eceran di Tasikmalaya Selatan semestinya mendapat perhatian serius aparat kepolisian.
Polres Tasikmalaya melalui Kasi Humas Aipda Triana Anggasari telah membenarkan menerima informasi dan pengaduan masyarakat pesisir terkait keresahan dari oknum wartawan rusak profesi tersebut. Kepolisian menyatakan laporan akan ditindaklanjuti oleh Satreskrim.
Pernyataan itu perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Aparat perlu menelusuri identitas pihak yang dilaporkan, mengumpulkan keterangan para pedagang, memeriksa bukti komunikasi atau permintaan uang jika tersedia, serta mengungkap apakah terdapat pola tindakan yang terorganisasi.
Jika terbukti terdapat tindak pidana, proses hukum harus berjalan tanpa memandang apakah pelakunya mengatasnamakan wartawan, LSM, organisasi masyarakat, atau kelompok lainnya.
Jangan Biarkan Profesi Wartawan Ikut Tercoreng
Satu hal yang juga harus menjadi perhatian adalah dampak terhadap profesi jurnalistik. Jangan sampai makin banyak oknum wartawan rusak profesi dan martabat jurnalistik.
Wartawan profesional setiap hari bekerja mencari fakta, melakukan verifikasi, meminta konfirmasi, dan mempertanggungjawabkan pemberitaan kepada publik. Mereka bekerja dengan risiko, tetapi tetap terikat pada etika dan hukum.
Perilaku segelintir orang yang diduga menggunakan identitas wartawan untuk menekan masyarakat berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap seluruh profesi jurnalistik.
Karena itu kelakuan oknum wartawan rusak profesi ini perlua sikap dan perha6 juga dari organisasi wartawan dan perusahaan pers. Jika ada anggotanya yang terbukti menyalahgunakan profesi, mekanisme organisasi dan penegakan kode etik harus dijalankan.
Pers tidak boleh membiarkan kemerdekaan jurnalistik dijadikan kedok untuk praktik yang justru bertentangan dengan nilai-nilai pers.
Masyarakat pun tidak perlu takut untuk melaporkan dugaan intimidasi. Identitas wartawan dapat dikonfirmasi melalui perusahaan pers yang bersangkutan, sementara dugaan ancaman atau pemerasan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata tentang pedagang bensin eceran. Ini tentang perlindungan masyarakat kecil dari siapa pun yang mencoba menggunakan atribut profesi atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan melalui tekanan.
Wartawan bertugas mencari dan menyampaikan kebenaran, bukan mencari uang dengan menakut-nakuti masyarakat. LSM bertugas mengawasi, bukan memeras. Organisasi bukan alat untuk membangun kekuasaan di atas ketakutan warga.
Jika dugaan praktik tersebut benar terjadi, maka yang harus ditindak bukan hanya orang yang meminta uang, tetapi juga pola penyalahgunaan identitas dan organisasi yang memungkinkan praktik semacam itu terus berulang. (HP)




